Muhammadiyah dan DPR RI, organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga merekomendasikan hal serupa. Menurut KH. Muhyiddin Junaidi, MA, Kosovo telah menjadi bagian dari komunitas Islam internasional.
Kosovo, negeri Balkan dengan 96% mayoritas penduduknya beragama Islam tengah berupaya mendapat kemerdekaan sah. PBB mempersyaratkan Kosovo mendapat pengakuan kemerdekaan minimal 100 negara.
Muhammadiyah mendorong pemerintah Indonesia untuk segera menyatakan pengakuan kemerdekaan terhadap Kosovo. Prakarsa tersebut mengemuka dalam seminar bertajuk "Mengapa tidak mengakui Kosovo?", di gedung PP Muhammadiyah Jakarta, Kamis (16/05/2013).
"Sudah 98 negara mengakuinya, termasuk AS. Jadi kenapa indonesia tidak?� demikian kata Ketua Umum PP Muhammadiyah, Dr. Din Syamsuddin di Jakarta.
Din Syamsuddin menyatakan sikap Indonesia yang tak kunjung memberikan pengakuan kemerdekaan terhadap Kosovo patut disesalkan. Sebab, secara hukum dan yuridis formal, kemerdekaan Kosovo telah diputuskan oleh Mahkamah Internasional pada Juli 2008 dan hingga kini telah diakui oleh 98 negara-negara anggota PBB termasuk negara adidaya Amerika Serikat dan 22 negara Uni Eropa.
Alasan lain yang dikemukan Din, dukungan terhadap Kosovo dari Indonesia dalam bentuk pengakuan terhadap kemerdekaan tersebut, sejalan dengan peran dan posisi yang kerap diambil Indonesia di kancah internasional yaitu sebagai pelopor dan mediasi perdamaian, seperti mediasi Indonesia di Myanmar.
Oleh karena itu, menurut Din, tidak ada alasan bagi Indonesia untuk tidak mengakui kemerdekaan Kosovo.
�Tidak ada alasan, Indonesia harus mengakui kemerdekaan Kosovo,� tambahnya.
Dukungan terhadap pengakuan kemerdekaan Kosovo oleh Indonesia juga dilontarkan parlemen. Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq menyatakan ketidakjelasan sikap politik Indonesia terkait Kosovo dengan alas an kehati-hatian dan kekahawatiran akan munculnya keinginan dari sejumlah daerah di Indonesia untuk memerdekakan diri, tidaklah relevan.
"Jangan sampai Papua menjadi sandra bagi pemerintah Indonesia seumur hidup," kata Mahfudz.
Mahfudz juga mengingatkan kelambanan Indonesia dalam mengambil keputusan politiknya terkait Kosovo tersebut dapat berdampak negative di banyak sektor. �Politic average Indonesia bisa turun, termasuk kepentingan ekonomi. China dan Korea Selatan saja sudah berinvestasi di Libya dan Sudan Selatan, yang notebene Negara baru sekalipun," lanjut Mahfudz.
Sementara itu politisi PKS, Hidayat Nur Wahid menambahkan belum jelasnya sikap Indonesia terkait Kosovo tidaklah rasional. Sebab Indonesia bahkan sudah mengakui kemerdekaan Sudan Selatan dan Libya baru.
�Kalo Sudan Selatan dan Libya bisa. Apa bedanya dengan Kosovo?,� kata hidayat.
Selain Muhammadiyah dan DPR RI, organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga merekomendasikan hal serupa. Menurut KH. Muhyiddin Junaidi, MA, Kosovo telah menjadi bagian dari komunitas Islam internasional.*
(*/hidayatullah)
0 komentar:
Posting Komentar